Tradisi pemberian 'uang terima kasih' kepada petugas pencatat nikah (penghulu) dinilai sebagai gratifikasi. Untuk mencegahnya, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) bakal mengusulkan peningkatan kesejahteraan penghulu.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Muhammmadiyah Amin mengatakan, pihaknya akan membayar penghulu Rp 500 ribu per pernikahan. Saat ini, ia mengaku sedang membahas usulan tersebut dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
Dengan perkiraan ada dua juta pernikahan setiap tahunnya, Amin memperkirakan, dibutuhkan Rp 1 triliun untuk insentif seluruh penghulu. Jika rencana ini terealisasi, ia menegaskan, pihaknya butuh penambahan anggaran, yang pada 2012 hanya Rp 400 miliar.
Amin menjelaskan, gratifikasi yang terjadi pada penghulu berawal dari status sosial. Menurutnya, masyarakat yang menempatkan penghulu sebagai tokoh membuat mereka memberi penghargaan lebih berupa pemberian uang terima kasih seusai menikah. Di samping menjabat sebagai pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), penghulu umumnya merupakan tokoh agama dan masyarakat.
Oleh karena itu, masyarakat secara sukarela membayar para penghulu. Padahal, tuturnya, para calon pengantin sudah diberi tahu membayar sesuai ketentuan, Rp 30 ribu sebagai biaya pencatatan nikah.
Selama beberapa tahun ini, protes masyarakat bermunculan atas mahalnya biaya pencatatan nikah. Di banyak desa dilaporkan, biaya itu bisa mencapai Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu. Di perkotaan, biaya pencatatan bisa jauh lebih mahal, antara Rp 500 ribu sampai Rp 5 juta.
UU No 1/1974 tentang Perkawinan mewajibkan setiap pernikahan harus tercatat secara administrasi di negara. Untuk memperoleh buku nikah, pernikahan wajib menggunakan jasa penghulu negara. Dari proses inilah yang kemudian memunculkan biaya-biaya siluman yang memberatkan warga, terutama yang tak mampu.
This article originally appeared in : Praktik Korupsi saat Ijab Kabul Nikah di Indonesia
No comments:
Post a Comment