Inilah Transkrip Lengkap Percakapan Mega-Jaksa Agung Soal Jokowi?

Inilah Transkrip Lengkap Percakapan Mega-Jaksa Agung Soal Jokowi? Ketua Progres 98, Faizal Assegaf mengaku mendapatkan transkrip rekaman yang diduga antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Jaksa Agung Basyrief Arief.

Faizal mengatakan, transkrip itu membicarakan permintaan Megawati agar kasus korupsi TransJakarta, tidak menyeret Jokowi. Dalam kasus ini, mantan Kepala Dishub DKI Udar Pristono, sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut dia, pembicaraan dua orang itu yang diduga antara Megawati dengan Basrief berlangsung tanggal 3 Mei 2014 pukul 23.09 WIB, dan durasinya selama 3 menit 12 detik.

Lalu, seperti apa isi transkrip itu? Berikut yang diperoleh dari Faizal, saat memberikan keterangan pers di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (18/6/2014):


Basrief Arief: ... Terima kasih bu, arahannya sudah saya terima, langsung saya rapatkan dengan teman-teman..."

Megawati: "... Itu anu, sampean jangan khawatir, soal media saya serahkan ke Pak Surya, nanti beliau yang berusaha meredam..."

Basrief Arief: "... Makasih bu, eskalasi pemberitaan beberapa hari agak naik, tapi alhamdulillah trendnya mulai menurun. Tim kami sudah menghadap Pak Jokowi meminta yang bersangkutan agar tidak terlalu reaktif ke media massa..."

Megawati: "... Syukurlah kalau begitu, intinya jangan sampai masalah ini (kasus TransJakarta) melemahkan kita, bisa blunder hadapi Pilpres, tolong diberi kepastian, soal teknis bicarakan langsung dengan Pak Trimedia dan mas Todung, aku percaya sama sampaean..."

Basrief Arief: "... Tadi sore kami sudah berkoordinasi, insyallah semuanya berjalan lancar, mohon dukungan dan doanya Bu, saya akan berusaha maksimal, Pak Trimedia juga sudah menjamin data-datanya..."

Megawati: "... Amien, semua ini ujian, semoga tidak berlarut-larut, apa sih yang ga dipolitisir, apalagi situasi kini makin dinamis, tapi saya percaya sampean dan kawan-kawan bisa meyakinkan ke media, saya percaya bisa diatasi, jangan kasus ini Pak Jokowi jadi terseret dan membuat agenda kita semua berantakan..."

Basyrief Arief: "... Insyallah saya usahakan, sekali lagi terima kasih kepercayaan ibu kepada saya dan teman-teman, kita komit kok Bu, untuk urusan ini (kasus TransJakarta) saya pasang badan..."
This article originally appeared in : Soal TransJakarta Versi Progres 98 , Ini Isi Percakapan Mega-Jaksa Agung Soal Jokowi? | inilah.com |  Rabu, 18 Juni 2014 | 14:16 WIB


READ MORE - Inilah Transkrip Lengkap Percakapan Mega-Jaksa Agung Soal Jokowi?

Inilah Tiga Kuliner Betawi Wajib Dicoba Selama Jakarta

Inilah Tiga Kuliner Betawi Wajib Dicoba Selama Jakarta - Jakarta Fair sebentar lagi dibuka. Selain pesta belanja murah dari berbagai produk dan juga parade konser musisi lokal selama sebulan penuh, Jakarta Fair juga ajang paling ideal untuk menikmati berbagai sajian kuliner menarik. Yang terakhir ini tentu saja termasuk kuliner khas Betawi.

Nah, tiga kuliner khas Betawi di bawah ini selalu menjadi kuliner populer setiap kali Jakarta Fair digelar. Kabarnya, kepopulerannya bisa bertahan semenjak Jakarta Fair pertama kali dibuka tahun 1968 hingga sekarang. Ingin tahu apa saja? Yuk, simak lebih lanjut!

Kerak Telor


Jika ditanyakan apa makanan tradisional khas Betawi, kerak telor hampir dipastikan jawaban populer.Kerak telor gampang diingat karena rasanya yang lezat, walau hanya menggunakan bahan dasar sederhana dan proses pembuatannya yang unik.

Kerak telor biasanya dipanggang menggunakan wajan yang dipanaskan dengan arang di dalam tungku kecil. Yang dipanggang tidak hanya bagian bawah wajan, tetapi juga telor yang di bagian atas wajan yangdipanggang terbalik, mengarah tungku.Atraksi memanggang kerak telor terbalik ini menjadi atraksi yang menarik ditonton karena kerak telor tidak jatuh, walau wajan dibalik.

Sebagai makanan jalanan, jika ingin merasakan rasa orisinil kerak telor, cobalah berburu di daerah seperti Pasar Baru atau pinggir jalan sekitar daerah Kota Tua.

Kerak Telor dipercaya merupakan makanan yang biasa dibuat oleh warga Betawi keturunan Cina. Bahan dasarnya adalah beras ketan yang sudah direndam beberapa jam (tergantung selembut apa tekstur yang diinginkan dari kerak telor. Jika ingin lembut, beras ketan bisa direndam sehari sebelum diolah), telur ayam atau bebek (lagi-lagi tergantung selera, jika ingin lebih tebal, pilihlah telur bebek), serundeng, ebi (udang kering), dan bumbu penambah rasa seperti gula, garam, lada, daun bawang dan cabai.

Lontong/Ketupat Sayur



Favorit kuliner khas Betawi lainnya adalah ketupat sayur atau ada yang menyebutnya dengan lontong sayur. Tradisi awal ketupat sayur ini disantap sebagai sarapan pagi dan dijajakan di pasar. Namun, kini ketupat sayur bisa ditemukan lewat penjaja keliling dan bisa disantap kapan pun.

Ketupat sayur godok ini biasanya berbumbu medok dan gurih karena mengandung ebi. Potongan kacang panjang yang digunakan membedakan ketupat sayur dari daerah lain di Indonesia. Sementara sayuran pada ketupat sayur lain berupa irisan labu siam, pepaya muda, atau nangka muda.

Dari segi rasa, ketupat sayur Betawi biasanya memiliki sedikit rasa manis di kuah santan mereka. Sebagai sambalnya, yang juga membedakan, sambal pasangan ketupat sayur adalah sambal kacang.

Ketupat sayur asal Betawi yang paling populer bisa ditemui di daerah Rawa Belong, Kebayoran Lama. Rumah makannya sangatlah sederhana. Tipikal rumah makan pinggir jalan. Duduk di meja panjang, dengan bangku plastik atau bangku panjang juga. Jangan berharap ada AC.

Soto Tangkar



Dibanding soto Betawi, mungkin soto Tangkar kurang populer. Ini disebabkan karena rumah makan atau penjual makanan yang menjual soto Tangkar tidak sebanyak soto Betawi. Karena jarang itulah, akhirnya soto Tangkar sering diburu pengunjung jika mengunjungi Jakarta Fair. Dan, dari segi rasa, rasa soto Tangkar jelas tidak kalah lezat dibanding soto Betawi.Perbedaan antara soto Betawi dan soto Tangkar adalah pada warna kuah. Kuah soto Betawi biasanya lebih bening.

Jika mengunjungi Jakarta Fair, janganlah lupa untuk mengunjungi stand Rumah Kebaya Betawi dimana semua makanan khas Betawi bisa dicicipi termasuk soto Tangkar ini.

Jaman dulu, soto Tangkar adalah makanan kalangan tidak mampu karena soto ini menggunakan daging sisa yang menempel di tulang iga. Namun kini soto ini menjadi favorit semua orang karena rasanya yang khas dan warna kuahnya yang sangat menggugah nafsu makan. Soto ini biasanya disajikan dengan sambal merah, irisan jeruk nipis, dan emping melinjo. Isinya ada daging sapi dengan lemak dan jeroan sapi.
 
 This article originally appeared in : Tiga Kuliner Betawi Wajib Dicoba Selama Jakarta Fair | Syanne Susita | AbraResto


READ MORE - Inilah Tiga Kuliner Betawi Wajib Dicoba Selama Jakarta

GNPF MUI, police to form joint technical team of 212 rally

The National Movement to Guard the Indonesian Council of Ulama's Fatwa (GNPF MUI) will team up with the National Police to discuss technical issues on the December 2 rally. The Advisor of GNPF said the joint team will determine the Qibla, dhikr stage position, podium, logistic and wudhu area. "The team will be placed in several points to guide participants of the rally," he said on Monday.

On Monday, GNPF MUI and the national police chief succeded in reaching settlement on the location of 212 rally. December 2 rally will be held at the National Monument (Monas) area. The mass will start to roll their prayer mat from 08:00 until 13:00.

GNPF MUI
National Police Chief Gen. Tito Karnavian (left), Chairman of the MUI KH Ma'ruf Amin (second at right), Advisor of the National Movement to Guard the MUI's Fatwa (GNPF MUI) Habib Rizieq (right) shake hands after a press conference on Monday (11/28).

They reached the agreement during a meeting in Indonesian Council of Ulama's (MUI office. Over the 212 rallies, clerics, scholars, and national leaders will lead dhikr, prayers and give advice to the masses. Rally participants will have Friday prayers at the venue led by Chairman of the MUI KH Ma'ruf Amin.

As the initiator and advisor of GNPF, Habib Rizieq promised 212 rally will be peaceful. The purpose of the rally is still the same with November 4 rally. They asked for equality before the law and imprisonment of Basuki Purnama Tjahaja as he was named suspect of religious blasphemy.

This article originally appeared in : GNPF MUI, police to form joint technical team of 212 rally | republika | Fuji Pratiwi/ Red: Reiny Dwinanda | 29 November 2016, 09:22 WIB


READ MORE - GNPF MUI, police to form joint technical team of 212 rally

5 Myths About Abraham Lincoln

Five myths about Abraham Lincoln - No American hero, with the possible exception of George "I Cannot Tell a Lie" Washington, has been more encrusted with myth than Abraham Lincoln. Lincoln did boast virtues that required little embellishment. He rose from obscurity through hard work, self-education and honesty. He endured venomous criticism to save the Union and end slavery. He died shortly after his greatest triumph at the hands of an assassin. But tall-tale-tellers have never hesitated to rewrite Lincoln's biography. On Presidents' Day, it's well worth dispelling some perennial misconceptions about the man on the $5 bill.

1. Lincoln was a simple country lawyer.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHS7chf36edS-La1pGQfmlLx8sJaedP6eKO5xqXaGBwOdsZQnT
Abraham Lincoln - Five myths about Abraham Lincoln

This durable legend, personified by laconic Henry Fonda in John Ford's film "Young Mr. Lincoln," dies hard. Lincoln's law partner William H. Herndon, looking to boost his own reputation, introduced the canard that Lincoln cared little about his legal practice, did scant research, joked around with juries and judges, and sometimes failed to collect fees. Lincoln himself may have compromised his legal reputation with his oft-quoted admonition "Discourage litigation."

True, politics became lawyer Lincoln's chief ambition. Still, in the 1850s he ably (and profitably) represented the Illinois Central Railroad and the Rock Island Bridge Co. - the company that built the first railroad bridge over the Mississippi River - and earned a solid reputation as one of his home state's top appeals lawyers.

Lincoln's legal papers testify to a diverse and profitable practice. Had he not been "aroused," as he put it, to speak out in 1854 against the pro-slavery Kansas-Nebraska Act before seeking a Senate seat, he likely would have remained a full-time lawyer and earned fame and fortune at the bar.

2. Lincoln was gay.

Gay rights activist Larry Kramer has long speculated that Lincoln was gay, claiming in 1999 that he'd discovered Lincoln's love letters to onetime roommate Joshua Speed. The claim is reportedly featured in Kramer's forthcoming history of homosexuality, "The American People," but historian Gabor Boritt called Kramer's assertion "almost certainly . . . a hoax."

Still, the idea persists. In 2005, "The Intimate World of Abraham Lincoln," written by queer theory professor C. A. Tripp - a colleague of sex researcher Alfred Kinsey - purported to prove that Lincoln was an active homosexual who married only to conform to 19th-century convention and continued flirting and sleeping with young men throughout his presidency. Tripp went so far as to suggest that Lincoln's sexual indifference is what contributed to his wife's mental illness.

Is it true? And if it is, does it matter? According to Herndon, Lincoln exhibited a "powerful" attraction to women and was a regular customer in prairie brothels before his marriage at age 33. His first son was born just nine months after his marriage, which suggests enthusiasm if not experience. Then again, proving that a man loves women isn't the same as proving that he doesn't love men. Maybe it's best to throw up our hands - and remember that Lincoln's sexual orientation is but a small part of his historical legacy.

3. Lincoln was depressed.

Four generations of biographers attest that Lincoln was often morose, but Washington College's Joshua Wolf Shenk made the case in his recent book, "Lincoln's Melancholy: How Depression Challenged a President and Fueled his Greatness," that the 16th president was clinically depressed. Lincoln certainly had moments of what he called the "hypo," most notably when his first serious crush, Ann Rutledge, died in 1835, and again when he broke up with fiancée Mary Todd on the eve of their nuptials in 1841. (They reconciled the next year.)

Though I co-edited a collection of Lincoln papers with Shenk, we disagree on this point. Genuine depression was untreatable in the 19th century, and its victims often descended into madness or took their own lives. It is impossible to reconcile this debilitating disease with the Lincoln who labored tirelessly and effectively during his demanding presidency. Clinically depressed people often can't get out of bed, let alone command an army.

Was Lincoln sad? Sure - his son Willie died of fever in the White House in 1862, while the president himself led a war that would take the lives of 600,000 other young men. It would be far more remarkable had Lincoln remained perennially jolly.

4. Lincoln was too compassionate.

Much has been made by poet and Lincoln biographer Carl Sandburg and other historians over the notion that Lincoln was a serial pardoner. This is untrue - Lincoln not only approved the execution of deserters, but 38 alleged Indian raiders were hanged by his order in Mankato, Minn. on Dec. 26, 1862, still the largest mass execution on U.S. soil.

Meanwhile, Lincoln conducted the bloodiest war in American history to preserve the Union, authorized the deployment of deadly new weaponry such as mines, ironclad warships and niter (a 19th-century version of napalm), and accepted unprecedented casualties for his chosen cause.

The recent scandal over an altered National Archives pardon - a document allegedly changed by historian Thomas P. Lowry in 1998 to make it appear that Lincoln spent his final hours pardoning a soldier for desertion - gives us the opportunity to reconsider the chronic oversimplification of Lincoln's soft touch. In light of the Archives melee, historians should re-examine the thousands of pardons Lincoln issued to weigh their authenticity and balance them against the death sentences he did allow.

5. Lincoln was mortally ill.

No shortage of armchair physicians are ready to diagnose Lincoln 150 years after his death. He had cardiovascular disease, some say. Or he had the rare genetic disorder Marfan's Syndrome. Or he had the fatal cancer MEN2B. Had Lincoln not been assassinated on April 14, 1865, medical historians like John Sotos imply, he would have died soon enough without John Wilkes Booth's help.
If any of these illnesses wracked Lincoln's body during his presidency, how do we explain his inexhaustible physical constitution? Or the rarity of his wartime illnesses, limited to a mild bout of smallpox which killed his valet? How do we explain the ease with which the 56-year-old demonstrated his favorite frontier feat of strength - holding a heavy ax at arm's length between his fingers - just a few days before his death?

Like many presidents, Lincoln grew visibly haggard during his presidency. He also lost weight. But the physicians who attended him on his deathbed marveled at his muscular arms and chest. A weaker man, they concluded, would have died the minute he was shot. Lincoln fought off death for nine hours - hardly within the ability of a man with a pre-existing condition. ( washingtonpost.com )


READ MORE - 5 Myths About Abraham Lincoln

Conspiracy Theories That Turned Out To Be True

Conspiracy Theories That Turned Out To Be True - Shortly after the White House announced that Osama bin Laden had been killed in a raid conducted by the U.S. military inside of Pakistan, conspiracy theories trickled their way through online communities, forums and blogs. They eventually found their way into the mainstream and were debated on the pages of publications like Slate, the Washington Post and ABC News.

Was Osama really killed? If so, where are the pictures? And why the hasty burial at sea? The Obama administration’s refusal to release photographic evidence of bin Laden’s demise and the changing narrative of how the raid played out only fueled the conspiracy theorists, eventually dubbed “Deathers”.

But no matter how crazy they may seem, conspiracy theories will always be around. Why? Because once in a blue moon, they actually turn out to be true.

Below are five times in history where the “alternate storylines,” so to speak, turned out to be correct.



Conspiracy Theories

1. The Glomar Explorer and Project Azorian

In the summer of 1974, the Central Intelligence Agency (CIA) launched a mission to recover a sunken Soviet submarine in the Pacific Ocean. The resulting project became one of the most well-known classified CIA operations during the Cold War.

It began in 1968 when the Soviet Union sent a submarine carrying three nuclear armed ballistic missiles to its Pacific station, northeast of Hawaii. The submarine never made it, however, as it and its crew sunk to the bottom of the ocean more than 1,500 miles from America’s 50th state. In 1969, President Richard Nixon gave the approval for the CIA to recover the submarine. The mission became known as “Project Azorian,” and it was made possible by the Glomar Explorer.

To keep the mission hidden from the public, however, the CIA needed a cover. So they turned to billionaire Howard Hughes, who agreed to lend his name and his company — Global Marine Inc — to the project. In public, Hughes said his ship was being built to mine manganese nodules from the ocean floor.

In the years that followed, the CIA repeatedly denied the mission ever took place. In February of 1975, New York Times investigative reporter Seymour Hersh had planned to publish an expose on the mission, though the federal government convinced the paper not to publish the story. It didn’t matter, however, because a month later, the LA Times published their own version of the story. Still, the CIA denied the project ever took place — that is, until in 2010 when the agency finally declassified a 1985 internal-only article detailing the mission.

It turned out those who suspected and wrote about the federal government using a business mogul as the cover for a secret Cold War reconnaissance mission were right.

2. The Reichstag Fire

In February of 1933, the Reichstag building in Berlin — which housed the German parliament — caught fire. The act was subsequently blamed on Dutch insurrectionist Marinus van der Lubbe, who was later executed for the crime.

The fire, however, was used as a pretext by Adolf Hitler and his Nazi Party to seize emergency powers. The newly sworn-in Chancellor of Germany argued that the fire was evidence that communists were planning to take over the German government. After convincing the German president to issue an emergency decree suspending civil liberties and granting Hitler special powers to confront the communists, Hitler had communist parliamentarians arrested, resulting in the rise of the Nazis to a parliamentary majority. From there, Hitler was able to move ahead and establish a dictatorship. The rest, as they say, is history.

In the decades following van der Lubbe’s execution, however, many publicly questioned whether he had actually been responsible for the fire, and suggested that the fire had instead been the work of the Nazis, who were eager to take control of the country. Several courts posthumously lessened van der Lubbe’s sentence and in 2008 he was officially pardoned of the crime. The pardon was made possible by a 1998 law that pardoned people convicted of crimes under the Nazis because Nazi laws “went against the basic ideas of justice.”

3. The Cuban Project

During the administration of President John F. Kennedy, removing communist leaders from power around the world was a top priority. Cuba’s Fidel Castro was a particularly important target, given Cuba’s proximity to the continental United States. Publicly, the Kennedy administration waged an ideological war against the spread of communism; privately, it was executing a secret battle known to only a very few.

The battle began in November of 1961 after the Bay of Pigs fiasco when Kennedy authorized aggressive covert operations against Castro’s regime. The operations included several attempts to assassinate Castro and discredit him to the Cuban people. One plan even called for the staging of fake assaults to justify U.S. military intervention in Cuba.

Suggestions for the fake assaults included things like “blow[ing] up a U.S. ship in Guantanamo Bay and blam[ing] Cuba,” and developing “a communist Cuban terror campaign in the Miami area, in other Florida cities, and even in Washington.”

But the Cuban Project — which was reportedly called off after the Cuban Missile Crisis — was a failure, evidenced by the mere fact that Castro is still alive today and Cuba remains in the hands of communists.

4. Andrew Young and John Edwards

As political love triangles go, this one’s a doozy. The cast of characters include one-time presidential candidate John Edwards, his late wife Elizabeth Edwards and film producer Rielle Hunter. Add in the bizarrely attached longtime Edwards aide Andrew Young, and you’ve got a love rhombus, so to speak.

It all started in December 2007 when Young claimed to be the father of Hunter’s baby. Edwards had previously admitted to having an affair with Hunter, but denied paternity of the child in order to avoid having to admit he fathered a child while campaigning for the presidency and while his wife was battling breast cancer.

But the story of Young and Andrews, it turns out, is one of a sycophantic aide turned scapegoat for his idolized boss’ vices. In a tell-all book Young published in 2010, he revealed being taken advantage by Edwards, who begged him to claim paternity. The messy affair ended when Edwards finally fessed up.

5. Watergate

Last but not least is a presidential cover-up that ultimately resulted in a presidential resignation. The Watergate scandal — prompted by an overly-suspicious and paranoid president — consisted of the jailing of several prominent individuals, the eventual resignation of President Richard Nixon, and the ultimate test of the American psyche.

On June 17, 1972, five men were arrested for breaking into the Democratic National Committee’s (DNC) office at the Watergate complex in Washington, D.C. The men were subsequently tried and convicted of the crime. Afterward, however, it was discovered that all five of them had ties to the Committee to Re-elect the President (CReeP). Then, the question became what, if anything, did President Nixon know about the break-in?

In the months that followed, investigative reporting from the New York Times and Washington Post revealed what looked to be a conspiracy to cover up the break-in at the highest possible levels of government. Meanwhile, Nixon and members of his administration continuously denied any involvement.

Throughout the process, prominent administration officials were fired — some even indicted and sent to jail. The Senate launched an investigation into Nixon’s involvement and the Supreme Court ordered Nixon to turn over secret tapes from the Oval Office. Then, on August 8, 1974, while the House of Representatives was on the verge of impeaching him, Nixon resigned from the presidency. ( dailycaller.com)


READ MORE - Conspiracy Theories That Turned Out To Be True

Format of politics - Was Soeharto Right on This?

Format of politics - Was Soeharto Right on This? - President Soeharto was right about the format of politics for Indonesia when he suggested the nation only had three political parties 30 years ago.

The nostalgia about having only a small number of political parties is in the air these days, especially after the revised law No. 2 Year 2008 on Political Parties was passed by the House of Representatives (DPR) last Friday. The very essence of the revision is on tightening the process and conditions for setting up political parties in Indonesia.

The revised law, yet to be numbered pending dissemination through the State Gazette, stipulates that a political party can only be established by at least 30 people representing all the provinces in Indonesia. Also, a new political party must be registered by at least 50 people as initiators.

Under Law No. 2 Year 2008, there was no condition that a new political party can be established set up only by at least 30 people from all the provinces, effectively enabling two or three people living in a subdistrict or village ("kelurahan") to establish a political party.

It was President Soeharto who initiated Indonesia to have a compact format of politics where only three major political parties took to the national political arena back in 1977: the functional group Golkar, the Muslim-based United Development Party (PPP) and the Christian-nationalist Indonesian Democratic Party (PDI).

This compact format of politics is what can be seen in major and efficient democracies, including in the United States, most European countries and Australia. In the second general election in 1971, in the tumultuous days following the political and security upheavals following the 1965 national course of tragic events, 10 political parties fielded their candidates for the House of Representatives.

This ten-party set-up was an outstanding departure from the 172-party format in the first general election in 1955. The three-party, all representing format, had been maintained, however undemocratic the days might have been, for 25 years spanning in elections in 1982, 1987, 1992 and 1997. This period was known to be the heyday of Soeharto’s New Order governments.

Following the downfall of the strongman in 1998, the three-party format came to an end loosened the political bridle. The 1999 General elections had seen a richly formatted political scene where 48 parties took part, as a euphoria for a democratic life came to a crescendo resulted in producing an all-for-democracy DPR.

Experience of the chaotically experimented political show-down then led the nation to a more rational situation in the 2004 general elections when the number of political parties were reduced to half in 1999, with 24 parties participating.

However, the rationality did not last long when a new law (Law No. 2 Year 2008) opened wide a big format once again resulting in, again, 38 political national parties and six local parties in Aceh province.

http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2010/10/14/1954418620X310.jpg
Former Indonesian President Soeharto

Quality parties

According to Siti Zuhro, senior political researcher of the Indonesian Science Institute (LIPI), the current political format failed to live up to expectations that the existence of political parties would give birth to good governance and the institutionalization of democratic values.

"The consensus on bracing the presidential system has frequently been hindered by this multi-party system. It has not strengthened or given impetus to the improvement of performances of the central and regional governments," said Zuhro, citing the boisterous course of national political events had increasingly become a norm.

In an interview with ANTARA this weekend, she said political parties had failed in improving qualities in that they had been unable to play the role as a uniting force to keep the nation united.

Based on a series of researches she had done, she said that the dismaying reflection of that situation could be seen in the many disputes on results of election in the provinces.

Zuhro emphasized that it was high time that Indonesia rationalized on the number of political parties, a way for the nation to have more quality political parties that are capable of churning out dependable cadres who will become qualified leaders in the legislative and executive fronts.

"This country needs political parties that have strong roots nationally, not just loose roots," said Zuhro, adding that the requirement for new political parties to have 5.0 percent parliamentary threshold, a 50 percent increase from the previous law, will stand as a catalyst whether a new party really has a strong public base.

The quality and capacity of the parties, she pointed out, would be needed to support the working of the presidential system where the check and balance mechanism is the paramount recipe.

Public demand

Following the passage of the revised law, the government has seemed to be the most upbeat side. "The government and the House of Representatives in agreed to changes in the 2008 Law on Political Parties," said Home Minister Gamawan Fauzi after a plenary session.

Key changes in the law include the formation of a body within political parties to settle internal disputes and requiring each political party to submit a financial report to the government on the use of the state budget.

The big players seemed to have been the prime mover for this new commitment on political formats in one could see that the bill had been passed with the unanimous agreement of lawmakers at the DPR. Minister Fauzi made it even clear when he told the media that the changes were necessary to keep abreast of the people’s political demands and developments of Indonesia’s democracy.

The new format for political representation has also be welcomed by former major parties in the Soeharto era, notably by the PPP that disintegrated into many smaller parties following the end of the three-party format in 1998. The multi-party system had seen this party splintered into those many yet weak political parties.

The PPP that stood recalcitrant on many occasions during the years of the Soeharto’s three-party format has said to re-embrace its former political units that metamorphosed into small parties in the reform era.

"We’ll try to re-embrace those had withdrawn from us," said Lukman Hakim Syaifuddin, chairman of the PPP central leadership council.

Speaking to media in a ceremony commemorating the first year of the demise of President Abdurrahman Wahid in East Java on Sunday, Syaifuddin added that the terrain ahead would be more difficult for those small parties, including former units of the PPP. Thus, it would be better for them to go home and re-join the big house. ( antara )


READ MORE - Format of politics - Was Soeharto Right on This?

Expert warns rapid population decline of Rhinos in Sumatra

Expert warns rapid population decline of Rhinos in Sumatra - The population of Sumatran and Javanese rhinos has rapidly declined in the last eight years due to low population growth rate, stated the Director of Indonesian Rhino Foundation or Yayasan Badak Indonesia (YABI) Widodo Ramono.

"Rhinos have become extinct in Jambi, West Sumatra, and Bengkulu, which were once thriving rhino habitats. Only around 100 monitored rhinos inhabit Lampung, of which 30 rhinos are in Waykambas, while the rest are in the South Bukit Barisan National Park," Ramono of YABI said here on Thursday.

Expert warns rapid population decline of Rhinos in Sumatra

Andatu (left), the male Sumatra rhino is born in East Lampung on June 23. The birth of the rhino was the first after the breeding conservation in Asia 124 years ago. 

Ramono noted that the rhino population had rapidly declined in the last eight years and the numbers have dropped from 800 to only 100.

A serious conservation effort is required for the endangered animal.

"Poaching and forest encroachment will lead to rhino extinction," Ramono remarked.

YABI, a non-governmental organization, was established in 2006 for conserving the rhino population in Waykambas, Lampung.

"In early 2013, we barely identified 100 rhinos. Unfortunately, the conservation efforts are not able to make a significant impact on the rhino population due to the high extinction rates," Ramono said.

Therefore, the NGO has urged the government to reinforce laws on wildlife conservation.

"As wildlife poaching destroys the ecosystem, hence strict action is required against the perpetrators," he emphasized.

This article originally appeared in : Expert warns rapid population decline of Rhinos in Sumatra | Antara/M Agung Rajasa | Thursday, 19 December 2013, 23:15 WIB


READ MORE - Expert warns rapid population decline of Rhinos in Sumatra
Abraham Lincoln Accident Acting Adele Adolf Hitler Ahok Air Susu Ibu Aisha Gaddafi Albert Einstein Alicia Keys Alien Amanda Knox American Idol Amitabh Bachchan Amy Winehouse Angelina Jolie Animal Anna Chapman Anti Islam Apple Archeology Arnold Schwarzenegger Artist Aung San Suu Kyi Autism Avatar Barack Obama Bencana Alam Berpelukan Biography Blake Fielder Blog Bollywood Bon Jovi Brad Pitt Britney Spears Brittany Murphy Broadway Bruce Willis Bryan Adams Buah - Buahan Budaya Cameron Diaz Carla Bruni Celebration Celebrity Cell Phone Charlie Sheen Christina Aguilera Christopher Tierney Computer Conspiracy Credit Card Criminal Cristiano Ronaldo David Cameron David Walliams Demi Moore Depression Diet Dinosaurs Disaster Discovery Economic Elin Nordegren Elton John Elvis Presley Evolution Facebook Famous Farrah Fawcett Fashion Fenomena Fidel Castro Film Finance Fisikologi Anak Frank Sinatra Games Gary Lineker Global Warming Grammy Awards Guns N' Roses Haji Halle Berry Harry Potter Health Helen Mirren Helena Christensen History Hoaxes Holiday Hollywood Home Hong Kong Hugo Chavez Humanity Humor Ibadah Ramadhan iChildren Innocence of Muslims Insomnia Insurance Internet Irina Shayk Isaac Newton James Franco Jane Fonda Janet Jackson Javier Bardem Jennifer Aniston Jennifer Lopez Jermaine Jackson Jesus Jewelry Jhon Terry Joaquin Phoenix John Lennon John Prescott Jokowi Journalism Julia Roberts Justin Bieber Karina Smirnoff Kate Middleton Katherine Heigl Katy Perry Kehamilan Kendra Wilkinson Kesehatan Payudara Kesehatan Rambut Kiamat Kim Kardashian King Abdullah King Abdullah II King Salman Korupsi Indonesia Kristen Stewar Lady Diana Lady GaGa Law Lee DeWyze Legend Leonardo DiCaprio Lifestyle Lily Allen Lindsay Lohan Lionel Messi Madonna Margaret Thatcher Mariah Carey Marilyn Monroe Mario Balotelli Mark Zuckerberg Marriage Mel Gibson Michael Jackson Michelle Obama Mick Foley Mick Jagger Mike Tyson Miley Cyrus Miranda Kerr Miss Universe Mistery Mitos dan Fakta Moammar Gadhafi Modelling Mona Lisa Money Mothers Music Mystery Naomi Watts Nelly Furtado News Nia Sanchez Nicolas Cage No Smoking Nuclear Obat - Obatan Olivia Newton-John's Oprah Winfrey Orang Kantoran Oscars Pamela Anderson Parent Paris Hilton Pasangan Hidup Patricia Neal Paul McCartney Pejabat Pendidikan Penelope Cruz Performers Permainan Anak Personality Photo Pippa Middleton Pisikologi Remaja Politics Pollution Prince Charles Prince Felipe Prince George Prince Harry Prince Philip Prince Salman Prince William Princess Princess Diana Princess Lilian Princess Victoria Producer Produk Kecantikan Queen Elizabeth Queen Helen Relationships Religion Ri Sul-Ju Ricky Martin Rihanna Rokok Rolling Stone Royal Baby Royal Family Salma Hayek Sandra Bullock Sarah Palin Scandal Science Scientists Selena Gomez Sepak Bola Serena Williams Shah Rukh Khan Sharon Stone Simon Cowell Songwriter Sophie Reade Space Spiritual Sport Storm Stress Suami Isteri Super Bowl Sylvester Stallone Taylor Swift's Technology Television Teroris Tiger Woods Tips and Tricks Tips Kesehatan Tips Komputer Tips Pria Tom Cruise Tony Curtis Top 10 Travel Van Halen Vatican Victoria Beckham Wedding Whitney Houston Woman World Cup Yahudi Yoga Zsa Zsa Gabor