Andai MK Bisa Batalkan Hasil Pemilu

Yusril Ihza Mahendra (Gatra/Ardi Widi Yansah)

Andai MK Bisa Batalkan Hasil Pemilu - Mahkamah Konstitusi (MK) hampir mustahil bisa menyidangkan pelanggaran pelimu legislatif (pileg) yang digelar 9 April lalu, karena saking massifnya penyelanggaraan memilih wakil rakyat ini di seluruh pelosok Indonesia.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta, Kamis (1/5), jika seandainya MK Republik Indonesia berwenang menyatakan pemilu tidak sah dan batal demi hukum seperti MK Thailand, tentu akan sangat menarik.

"Sayangnya, MK kita tidak punya kewenangan seperti itu. Walau kita tahu banyak kecurangan penyelenggaraan pemilu, sia-sia saja kita bawa ke MK," ujar Yusril.

Kalau pun punya bukti kecurangan, maka yang bisa dibawa ke sidang MK adalah kasus per kasus, sehingga jika kasus pelanggaran pemilu di permasalahkan, MK akan kesulitan menyidangkannya. Bayangkan, untuk 1 daerah pemilihan (dapil) DPR RI bisa terdapat 14 ribu lebih Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kalau pelanggaran pada 1.000 TPS saja, entah bagaimana caranya membawa bukti ke MK. Kalau ada ratusan bahkan ribuan kasus pelanggaran di berbagai dapil, pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, entah bagaimana MK bisa menyidangkannya. Makanya, saya anggap mustahil dan sia-sia membawa perkara pileg ke MK, beda halnya dengan pemilukada," papar Yusril.

Massifnya pelanggaran pemilu dan politik uang menjadikan pemilu negeri ini sangat mengenaskan. India yang menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar dunia tak sesuai ralita di negeri ini.

"Saya anggap itu omong kosong saja, sebab 71 persen rakyat India butahuruf. Dalam situasi seperti itu pemilih dengan mudah digiring untuk memilih partai tertentu. Penggiringan tergantung pada kekuasaan, pengaruh dan materi. Penguasa dan tuan tanah partai kongres biasanya dengan mudah menggiring rakyat," ujar Yusril.

Pasalnya, sekitar 70 persen rakyat Indonesia berpendidikan SD dan tidak tamat SD. Kehidupan rakyat di desa umumnya miskin dan memprihatinkan. Dalam keadaan seperti itu, maka materi dengan mudah menggiring rakyat untuk memilih partai tertentu, dengan imbalan uang atau sembako.

Tidaklah penting membedakan partai antara partai Islam, nasionalis atau partai sekuler sekiranya ada. Pembagian kategori partai seperti itu menjadi tidak penting, karen yang penting partai itu punya uang untuk dibagi-bagi atau tidak. Kalau partai banyak uang, maka bisa medapat suara banyak untuk meraih kursi dalam pemilu. Uang berguna untuk memuluskan segalanya.

"Demokrasi kita ternyata sangat memprihatinkan. Rakyat kian pragmatis, segalanya tergantung pada materi yang menentukan pilihan. Lalu kita bertanya, bagaimana kita mau memberantas korupsi negara ini?" cetus Yusril.

Menurut Yusril, hal itu sangat sulit, karena politisinya gemar menyogok rakyat agar memilihnya dan partai pengusung, serta rakyat juga doyan menerima sogokan. Yang di atas dan yang di bawah atau politisi dan rakyat sama bobroknya. Orang-orang idealis tersingkir, sehingga nasib negara jadi pertaruhan. (IS)

This article originally appeared in : Yusril: Andai MK Bisa Batalkan Hasil Pemilu | gatra.com | Created on Thursday, 01 May 2014 | 18:48