Partai Demokrat Kian Kisruh

Gonjang-ganjing di tubuh Partai Demokrat kian kisruh setelah survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melansir Demokrat hanya meraih 8,3 persen suara. Survei itu membuat sejumlah elite Demokrat gerah, tak terkecuali Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jebloknya suara demokrat, mendorong SBY turun tangan untuk mengatasi kemelut Demokrat. Elit Demokrat menuding Anas Urbaningrum paling bertanggung jawab atas merosotnya elektabilitas suara Partai Demokrat lantaran pemberitaan tentang dugaan kasus korupsi yang menimpanya.

Konon, setelah mendapat petunjuk saat salat Subuh di Makkah dan Madinah, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY memiliki solusi untuk mengatasi kemelut yang terjadi di Demokrat.

Untuk menaikkan suara Demokrat pada Pemilu 2014, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY langsung memimpin Partai Demokrat. Langkah pertama yang dilakukan oleh SBY adalah melakukan penataan dan pembersihan di internal partai. SBY pun bertindak tegas kepada kader yang membangkang dalam pembersihan tersebut.

Bersih-bersih yang dimaksudkan SBY dilakukan dengan berbagai cara yakni penandatanganan pakta integritas, laporan harta kekayaan dan menyerahkan NPWP seluruh pengurus Demokrat baik di pusat maupun di daerah.

Di samping itu, SBY juga akan meningkatkan kredibilitas Partai Demokrat di mata publik. Dengan demikian, Demokrat bisa kembali baik."Ketua majelis tinggi partai bertugas, berwenang dan bertanggung jawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai," ujar SBY.

SBY menyatakan mengambil alih langsung upaya untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami Partai Demokrat. SBY menyampaikan 8 solusi yang diambil setelah menggelar rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diperluas.

"Seluruh struktur dan elemen utama partai seperti Fraksi Partai Demokrat DPR, DPP, DPD dan DPC berada dalam kendali dan bertanggung jawab kepada Majelis Tinggi partai sesuai hirarki dan konstitusi partai," kata SBY dalam jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jumat (8/2) malam.

SBY juga meminta kepada Anas Urbaningrum untuk fokus menghadapi dugaan pelanggaran hukum yang sedang ditangani KPK. "Kepada saudara Anas Urbaningrum yang juga wakil ketua Majelis Tinggi untuk sementara saya memimpin langsung dengan harapan pengadilan benar-benar tegak dan Partai Demokrat siap memberikan bantuan hukum," kata SBY.

SBY juga mewajibkan semua kader partai berlambang bintang mercy itu melaporkan harta kekayaannya. Menurut dia, hal itu mesti dilakukan buat menjaga integritas. "Setiap kader Partai Demokrat wajib menyerahkan laporan harta kekayaan kepada Komisi Pengawas Partai Demokrat. Kita samakan formatnya dengan yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," kata SBY.

SBY tegas mengatakan hal itu tidak bisa ditawar lagi, karena demi menyelamatkan integritas partai. Dia menegaskan jika hal itu tidak dilakukan, maka kader itu tidak diberi kesempatan buat mencalonkan diri dalam kompetisi politik.

"Jangan harap jika ada kader yang mencalonkan menjadi calon anggota legislatif, calon gubernur, calon walikota, bahkan sampai calon presiden yang diusung Partai Demokrat, akan lolos jika tidak melakukan hal itu," ujar SBY.

Selain melaporkan harta kekayaan, SBY juga mewajibkan setiap kader meneken pakta integritas. Jika ada kader yang merasa tidak nyaman, dan tidak sepakat dengan langkah penyelamatan, SBY mempersilakan kader atau pengurus itu keluar.

"Keputusan majelis tinggi wajib dijalankan, kalau tidak akan diberi sanksi tegas. Termasuk jika ada kondisi tidak nyaman, kita persilakan untuk meninggalkan partai dan pos ditinggalkan akan kami isi dengan pejabat baru," tegas SBY

Nazarudin Senang

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, tentu merasa senang dengan ditendangnya Anas Urbaningrum dari Ketua Umum Demokrat. Nazar pun menuding KPK masih mengistimewakan Anas. Padahal setumpuk bukti yang dia paparkan kepada penyidik KPK, mustahil Anas bisa lolos dari jeratan kasus korupsi.

"Sampai sekarang saya lihat Mas Anas ini luar biasa diistimewakan," kata Nazaruddin kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kamis (7/2).

Usai diperiksa hampir enam jam, suami Neneng Sri Wahyuni itu kembali memaparkan bukti keterlibatan Anas dalam korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nazaruddin kembali membenarkan mobil mewah Toyota Harrier milik Anas dibeli dari duit haram proyek Hambalang. "Itu sudah jelas BPKB atas nama Mas Anas. Jadi memang uangnya dari proyek Hambalang," ujar Nazaruddin.

Selain itu, Nazaruddin memaparkan, Anas pernah menggunakan uang Rp 1,2 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan 2010 buat memenangkan dia saat bersaing dengan Andi Alfian Mallarangeng memperebutkan kursi ketua umum Partai Demokrat.

"Ada anggaran 1,2 triliun dikelola oleh Fraksi Demokrat. Uang itu diterima Angelina Sondakh. Uang itu dipakai buat bayar hotel, bayar iklan mas Anas di televisi waktu mencalonkan diri menjadi ketua umum," lanjut Nazaruddin.

Sebelumnya Nazaruddin menyarankan agar Anas segera dicopot dari kursi ketua umum Partai Demokrat. Menurut dia, langkah itu harus segera diambil agar partai berlambang Mercy itu tidak kandas pada pemilihan umum mendatang.

"Supaya (Demokrat) biar lebih besar, segera ketua umumnya diganti. Kalau nanti soal yang mana (penggantinya), ya itu Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah mengetahui mana yang terbaik," kata Nazar.

Namun, saat didesak apakah Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edi Baskoro 'Ibas' Yudhoyono, pantas menggantikan Anas, Nazaruddin enggan berkomentar."Tanyakan DPC lah," ujar Nazar sembari tersenyum.

Ketua KPK Abraham Samad membantah pihaknya menggantung status Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Menurut Abraham surat perintah penyidikan (Sprindik) Anas telah ada namun belum semua pimpinan KPK menandatanganinya.

"Gak ada gantung menggantung," tepis Abraham saat melantik Direktur Penuntutan dan Sekjen baru KPK di auditorium KPK, Jumat (8/2).

Saat ini, menurut Abraham, pimpinan KPK hanya ada dirinya dan Zulkarnain. Dirinya dan pimpinan lain masih harus mendiskusikan hal-hal lain termasuk barang bukti. Abraham juga membantah pihaknya menunggu Presiden SBY untuk penandatanganan sprindik Anas. "Gak ada nunggu-nunggu SBY," ujarnya.

Abraham pun meminta waktu dalam 1-2 pekan terkait hal ini. "Mudah-mudahan dalam 1-2, tapi kita lihat aja lah nanti," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dikabarkan telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anas telah menjadi tersangka dalam kasus penerimaan gratifikasi. "Iya, bukan Hambalang, gratifikasi," ujar sumber di KPK kepada wartawan, Jumat (8/2).

This article originally appeared in : SBY Ambil Alih, Anas Terjungkal, Nazarudin Senang, KPK Sukses