Pertarungan Dua Kubu Capres Kini Semakin Sengit




Pertarungan Dua Kubu Capres Kini Semakin Sengit. Saat ini, perebutan kursi untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia tidak hanya diramaikan dengan berbagai bentuk kampanye negatif atau kampanye hitam. Dua poros capres juga berebut sosok yang dianggap bisa menjadi penarik massa pendukung, terutama dari kalangan artis dan tokoh-tokoh pemimpin organisasi kemasyarakatan (ormas). 

Strategi menggunakan tokoh-tokoh yang memiliki pendukung besar selalu digunakan partai politik (parpol) setiap pemilihan umum (pemilu), terutama setelah Era Reformasi. Bahkan, ada salah satu parpol yang kini diidentikkan dengan partai artis, karena setiap pemilu legislatif (pileg) partai itu mengusung sejumlah artis untuk menjadi calon wakil rakyat. 

Selain artis, sosok lain yang diajak untuk ikut serta mendulang suara adalah tokoh-tokoh ormas, terutama ormas keagamaan. 

http://www.suarapembaruan.com/media/images/medium2/20140526222714915.jpg
Ilustrasi Nahdatul Ulama dalam kampanye pemilu. [Google] 

Capres yang bertarung pada Pilpres 2014 juga turut berebut dukungan dari tokoh dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hal itu wajar, karena dua ormas itu memiliki massa pendukung yang jumlahnya masing-masing mencapai puluhan juta orang. 

Yang menjadi persoalan, muncul kesan kalau ormas keagamaan terbelah gara-gara dukungan terhadap salah satu kubu capres. Contohnya, mantan Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU) KH Hasyim Muzadi dan Ketua PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa masuk dalam nama-nama tokoh pendukung pasangan Jokowi-JK. Sedangkan, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan tokoh NU Mahfud MD secara tegas menyatakan keberpihakan terhadap pasangan Prabowo-Hatta. 

Fakta itu bisa ditambah dengan kunjungan para pasangan capres-cawapres ke kiai-kiai NU di beberapa daerah, terutama di Jawa. Pada dasarnya, ormas keagamaan, baik NU maupun Muhammadiyah bersikap netral pada panggung politik Tanah Air. Dasar perjuangan mereka memang bukan di panggung politik, tapi pada berbagai persoalan sosial kemasyarakatan, terutama pendidikan. 

Oleh karena itu, dua ormas itu pernah menegaskan posisi mereka pada panggung politik Indonesia. 

Pada Muktamar ke-27 di Situbondo, Jawa Timur (1984), NU secara resmi menyatakan kembali ke khitah 1926, yakni saat ormas itu didirikan. Ada dua inti dari khitah itu. Pertama, NU tidak memiliki hubungan organisatoris dan berafiliasi dengan politik mana pun. 

Kedua, NU memberikan kebebasan kepada warganya untuk berkiprah dalam panggung politik. Meski terkesan mengambil posisi netral, sikap NU itu juga dapat dibaca sebagai sikap abu-abu. 

Hasil Muktamar Situbondo itu bisa juga dibaca kalau kaum Nahdliyin beserta tokoh-tokohnya tetap bisa berpolitik praktis, tapi bersifat pribadi. Sebelumnya, hal yang sama dilakukan Muhammadiyah. 

Pada Muktamar ke-38 di Ujung Pandang (sekarang Makassar), Sulawesi Selatan (1971), Muhammadiyah menegaskan, seluruh organisasi otonom yang dipayunginya tidak berafiliasi dan tidak ada hubungan organisatoris dengan partai politik apa pun. Selain itu, anggota Muhammadiyah dari berbagai tingkat, secara pribadi bebas untuk memasuki atau tidak memasuki parpol yang sesuai minat dan tetap berpatokan pada hati nurani masing-masing anggota. 

Kini, situasi politik yang kian hangat menjelang Pilpres 2014 membuat para tokoh ormas ikut tertarik untuk melibatkan diri dalam tim pemenangan salah satu capres. Meski mereka berdalih sikap politik itu merupakan sikap pribadi, tentu para capres berharap agar tokoh-tokoh ormas itu bisa menarik dukungan massa mereka. 

Memang, tidak ada larangan bagi setiap individu atau kelompok masyarakat untuk menentukan sikap dan dukungan politik mereka kepada salah satu capres. Namun, dukungan itu jangan sampai mencederai perjuangan sosial kemasyarakatan organisasi tempat mereka bernaung saat ini. 

Kita tentu ingin agar sikap politik para tokoh ormas itu tidak didasari pada pragmatisme belaka. Kita berharap kabar yang berembus bahwa keikutsertaan tokoh-tokoh itu karena iming-iming uang dan jabatan, tidak benar dan hanya bentuk kampanye hitam. 

Kita ingin agar para tokoh ormas itu ikut ke salah satu capres karena mereka menilai kandidat itu memiliki visi dan misi yang sama dalam memperjuangkan kepentingan umat. Kehadiran tokoh-tokoh ormas dalam panggung politik harus benar-benar didasari pada niat untuk memperbaiki dan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.***

This article originally appeared in :Politik Tokoh Ormas | suarapembaruan.com | Senin, 26 Mei 2014 | 18:49




No comments:

Post a Comment